Rumah Sakit Kanker Dharmais (RSK Dharmais) sebagai Pusat Kanker Nasional, telah menerapkan program skrining berbasis populasi dengan skrining khusus untuk perempuan, mulai Rabu, 12 Februari 2025. Ini dilakukan untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan skrining penyakit prioritas, termasuk kanker, dan sebagai bagian dari implementasi Rancangan Aksi Nasional Eliminasi Kanker Leher Rahim.

Direktur Utama RSK Dharmais, dr. R. Soeko Werdi Nindito D., MARS menyampaikan bahwa bermula dari penyiapan Rancangan Aksi Nasional Eliminiasi Kanker Leher Rahim pada pertengahan 2023, RSK Dharmais mendapatkan masukan dari beberapa pakar kanker tentang CANSCREEN5, yaitu pelaporan skrining kanker berbasis populasi yang dipublikasi khusus oleh IARC-WHO.

“Kami berupaya mengenal apa itu skrining berbasis populasi. Saat melihat website IARC tentang Canscreen dan dari laporan WHO-SEARO tentang skrining di Indonesia, kita tahu, bahwa kita melakukan program skrining masih dianggap bersifat opportunistic (tersebar dan tidak serentak), belum berdasarkan populasi,” kata dr. Soeko dalam sambutannya pada acara Kick Off Skrining Berbasis Populasi di Auditorium RSK Dharmais, Jakarta, pada Rabu (12/2/2025).

Situasi ini yang mendorong Menteri Kesehatan RI untuk menyurati IARC-WHO dan meminta bimbingan dalam menyelenggarakan skrining berbasis populasi, agar dapat melaporkannya sesuai dengan standar WHO-IARC. Sebagai tanggapan, IARC menyelenggarakan pelatihan Canscreen5 se-Asia secara hybrid, dengan kegiatan offline yang dilaksanakan di Bali pada Oktober 2024 lalu.

Skrining berbasis populasi merupakan pelaksanaan skrining dengan membuat dan mempunyai daftar warga yang memerlukan atau membutuhkan skrining dan mengundang mereka untuk mendapatkan skrining tersebut.

“Berdasarkan populasi, skrining ini didata. Contohnya seperti pelaksanaan imunisasi polio, di mana warga atau orang-orang setempat di sebuah kecamatan didata siapa saja yang perlu menerima imunisasi. Kemudian, mereka diundang secara serentak untuk mengikuti imunisasi polio itu,” terangnya.

Kementerian Kesehatan bersama RSK Dharmais telah mempersiapkan diri dan bekerja sama dengan Dinas Kesehatan serta para ahli kanker untuk melaksanakan program skrining berbasis populasi yang khusus ditujukan untuk perempuan. Rencananya, skrining kanker serviks akan diselenggarakan menggunakan tes HPV DNA dan melibatkan 8.000 perempuan di beberapa daerah, yaitu Jakarta Barat, Depok, Lebak, serta Papua Barat Daya (termasuk Kota Sorong, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Raja Ampat). Program ini juga akan mendapatkan dukungan dan bimbingan dari MD Anderson, yang sebelumnya telah melaksanakan skrining serupa di Mozambik, Meksiko, dan Brazil. Selain itu, PT BD turut mendukung kegiatan ini dengan menyediakan kit dan pemeriksaan bersifat self sampling.

Disamping itu, terdapat juga program skrining untuk deteksi dini kanker payudara di Jakarta Barat. Program ini dimulai dengan skrining menggunakan SADANIS, dan jika ada temuan positif, akan dilanjutkan dengan pemeriksaan USG oleh dokter di Puskesmas. Jika dokter Puskesmas mendiagnosis adanya non-simple cyst, maka akan dilakukan konsultasi medis online (KOMEN) dengan spesialis radiologi untuk mendapatkan masukan apakah perlu dirujuk ke rumah sakit atau tidak.

Menurut dr. Soeko, pengobatan kanker yang sudah mencapai stadium lanjut menjadi lebih sulit, biayanya lebih mahal, dan kemungkinan untuk sembuh juga lebih kecil. Oleh karena itu, pemerintah mengajak masyarakat untuk melakukan skrining sejak dini. Jika kanker terdeteksi pada stadium awal, pengobatannya akan lebih mudah, biaya lebih terjangkau, dan peluang untuk sembuh jauh lebih tinggi.

 “Makanya, jangan terlambat. Kita ajak semua lewat populasi tadi tercatat untuk dilakukan skrining kanker payudara dan juga kanker serviks”, tegasnya.

Soeko berharap skrining kanker berbasis populasi ini juga mendapat dukungan dari para kader, tokoh masyarakat, Ibu-Ibu PKK, serta RT/RW, Lurah, dan Camat agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Ia juga berharap program ini bisa menjadi percontohan yang dapat diterapkan di seluruh Indonesia, sehingga setiap perempuan di Indonesia mendapatkan haknya untuk menjalani skrining kanker.